Informasi
Selamat datang di tabloid-infomedia.com * Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tidak ada kemerdekaan dalam kemiskinan * KPK mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada. Jumat (3/9) * Mantan Menteri Sosial Idrus Marham resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 pada Jumat (31/8/2018). * Jadi Tersangka, Ingatan Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Tak Stabil *

Berita

Kementerian PU-PR Dorong Penyelesaian Sengketa Melalui Dewan Sengketa

Tabloid-infomedia.com

(JOGJA). Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah dapat menimbulkan potensi sengketa konstruksi dalam pelaksanaannya. Terkait, dengan besarnya jumlah nilai paket pekerjaan dan kurangnya pengetahuan terhadap berbagai aspek dalam kontrak konstruksi. Hal tersebut disampaikan, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat membuka Dispute Board International Conference and Workshop, di Sheraton Hotel, Yogyakarta. Senin (20/8/2018). 

Konferensi dan Workshop dilaksanakan oleh The Dispute Resolution Board Foundation bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Menampilkan pembicara Toshiko Omoto (Jepang), Donald Charrett (Australia), Elizabeth Tippin (USA) dan Sarwono Hardjomuljadi (Indonesia). Hadir dalam acara tersebut lebih dari 50 Asosiasi, perkumpulan, perhimpunan, gabungan kontraktor, penggunan jasa dan penyedia jasa se Indonesia.

Setelah penandatanganan kontrak kerja, seharusnya menjadi solusi terbaik bagi Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi bukan justru menjadi permasalahan. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan kunci agar terjadi hubungan baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi, Ujar Syarif.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk meyederhanakan proses agar lebih cepat, murah dan mengutamakan kesepakatan yang saling menguntungkan.
â–¡Penerapan konsep dewan sengketa sudah mulai dilakukan misalnya pada paket Pembangunan TPA Sampah di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang; paket Toll Road Development of Cileunyi – Sumedang - Dawuan Phase III (Cisumdawu III); paket Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban; paket Hydromechanical Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project, serta paket Emission Reduction in City Programme Solid Waste Management Municipality of Malang dan Sidoarjo.

Permasalahan kontrak kerja konstruksi melalui dewan sengketa ini mampu memberikan banyak manfaat seperti menghemat waktu, biaya dan bisa menjaga hubungan baik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Kementerian PUPR saat ini mulai melakukan penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi menggunakan Dewan Sengketa (Dispute Board), Ungkap Syarif. 

Melalui Konferensi dan Workshop ini diharapkan pemahaman terhadap dewan sengketa semakin meningkat, sehingga mampu mendorong Dewan Sengketa sebagai solusi alternatif sekaligus berfungsi sebagai upaya mencegah dan menyelesaikan sengketa. (Isan)

Tag

Kemen

PUPR

dorong

penyelesaian

sengketa

melalui

dewan