Informasi
Selamat datang di tabloid-infomedia.com * Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tidak ada kemerdekaan dalam kemiskinan * KPK mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada. Jumat (3/9) * Mantan Menteri Sosial Idrus Marham resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 pada Jumat (31/8/2018). * Jadi Tersangka, Ingatan Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Tak Stabil *

Berita

OJEK DAN TAKSI BERBASIS ONLINE DILARANG BEROPERASI DI JOGJA

JOGJA - TABLOID-INFOMEDIA.COM.

Menjamurnya alat transportasi menjadi pusat perhatian tersendiri bagi pemda DIY, diantaranya makin banyaknya transportasi yang berbasis on line. Transportasi ini menjadi pilihan masyarakat pengguna jasa angkutan, namu dari sisi lain, transportasi yang berbasis on line menjadi batu sandungan bagi alat transportasi konvensional. Hadirnya transportasi on line, seolah terkesan menggusur keberadaan transportasi tradisionil.

 

Namun dari sisi lain, masyarakat membutuhkan pelayanan yang murah, aman dan nyaman. Banyaknya jasa angkutan berbasis on line, yang seharusnya menjadi alternative lain seirama dengan tuntutan masyarakat akan kebutuhan sarana transportasi. Transportasi berbasis on line, baik taksi dan ojek On Line plat hitam yang masih beroperasi di wilayah DIY dalam waktu dekat akan melarang operasional transportasi, ojek on line maupun mobil yang berplat hitam.

 

Bentuk larangan sebagaimana diungkapkan Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi, dibutuhkan payung hukum untuk menjalankan dan melakukan tindakan pelarangan. Untuk itu itu, pihaknya akan menerbitkan payung hukum yang akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, tidak ada yang dirugikan. Peraturan Gubenur (Pergub) telebih dahulu disosilisasikan, dan untuk itu pihaknya akan melibatkan antara Pemda dan jajaran Polda. Pergub bakal diterapkan di wilayah hukum Polda, guna menertibkan beberapa ojek maupun mobil berplat hitam berbasis on line masih operasional pihaknya akan menidak tegas. ”Kendaraan berbasis online berplat hitam, seperti Go-Jek,Uber,Go- Car,Grab Car dilarang beroperasi di DIY, Kalau ada yang beroperasi nanti akan kita adakan sweping. ”tegas Gatot, Jumat lalu (10/3).

 

Pelarangan yang dilakukan selama ini, bukan Go jek, Go Car, Uber, Grab, namun perusahaannya yang selama ini belum pernah mengurus ijin operasional. Masih menurut Gatot, yang perlu dipahami, adalah larangan ini bukan aplikasi online, namun karena perusahaan seperti Go-Jek, Go-Car, Uber, Grab Car dsb, tidak memiliki izin trayek. Plat nomer merek juga hitam, yang bukan diperuntukan untuk mengangkut penumpang. Diakui, taksi-taksi yang sudah beralih dengan system aplikasi on line, dan perusahaan sudah mengantongi surat izin. (isan/njar)