Informasi
Selamat datang di tabloid-infomedia.com *

Berita

Ombudsman DIY Pertanyaan Peraturan Walikota Yogyakarta

Tabloid-infomefia.com

(JOGJA). Lembaga Ombudsman (LO) DIY mempertanyakan penerbitan Perwal No.85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang diteken Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Beleid itu dinilai mengandung beberapa kelemahan untuk disalah gunakan, kata Suryawan Raharjo S.H. L.L.M, Ketua Lembaga Ombudsman (LO) DIY dalam jumpa pers di kafe Cerita Kopi, Jalan Tentara Zeni Pelajar Yogya, Selasa (8/1/2019).

Kelemahan adanya peluang penyalah gunaan operasional motel, hostel dan lain-lain oleh hotel bintang satu sampai bintang tiga untuk memperoleh izin dan menjadi pintu darurat bagi bangunan hotel yang sebelumnya belum mendapatkan izin. Pembangunan hotel bintang 4 dan 5 potensi menimbulkan dampak terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan, seperti munculnya persoalan limbah, krisis air tanah, kualitas udara, persoalan lalu lintas di Kota Yogyakarta, serta dampak non fisik perubahan sosial dan budaya masyarakat.

LO DIY berpendapat bahwa seharusnya beleid perhotelan itu memenuhi kaidah umum dalam penyusunan kebijakan yang paling tidak meliputi 3 aspek, yaitu aspek yuridis, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku, aspek sosiologis, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah mewakili kepentingan masyarakat secara umum, dan aspek filosofis, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Selama tahun 2018, LO DIY menangani sejumlah 392 kasus, terdiri 187 kasus instansi swasta, 176 kasus aparatur Pemda, 13 perseorangan, 4 BUMN/BUMD dan 12 bidang lain-lain. Dari semua kasus yang diselesaikan dengan penyelesaian cepat pada tingkat konsultasi sejumlah 244 kasus, sedangkan 148 kasus diselesaikan dengan tindak lanjut yang lebih panjang (aduan).

Adapun laporan 37% kasus di wilayah Kota, 30% di wilayah Sleman, 22% di wilayah Bantul, 5% di wilayah Kulon Progo dan 3% di wilayah Gunungkidul serta 5% kasus di luar DIY . Sektor usaha swasta 2018 paling banyak dilaporkan (baik melalui konsultasi maupun aduan) adalah bidang keuangan 78 kasus, bidang jasa 40 kasus, bidang ketenaga kerjaan 36 kasus dan properti 29 kasus.

Sektor aparatur pemerintahan pada 2018 yang paling banyak diadukan adalah bidang pertanahan pada peringkat pertama sebanyak 49 kasus, peringkat kedua bidang pendidikan 37 kasus, peringkat ketiga bidang perizinan 10 kasus dan bidang kesehatan 9 kasus.(Niz/Sant)

Tag

Ombudsman

DIY

Pertanyaan

Peraturan

Walikota