Informasi
Selamat datang di tabloid-infomedia.com * Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tidak ada kemerdekaan dalam kemiskinan * KPK mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada. Jumat (3/9) * Mantan Menteri Sosial Idrus Marham resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 pada Jumat (31/8/2018). * Jadi Tersangka, Ingatan Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Tak Stabil *

Berita

PTUN DIY: GUGATAN PT.SKS DINILAI PREMATUR
TABLOID-INFOMEDIA.COM
JOGJA. Tanpa dihadiri penggugat PT. Surya Karya Setiabudi (PT SKS) maupun kuasa hukumnya, dipersidangan dalam Eksepsinya tergugat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO), yang dibacakan ketua majelis hakim PTUN D.I.Yogyakarta Sumartanto,SH,MH, Kamis (24/5), menyatakan gugatan PT. SKS Prematur, surat teguran BBWS SO telah sesuai peraturan dan perundang-Udangan yang berlaku.

Menyusul pemberitaan TABLOID-NFOMEDIA.COM Edisi Sabtu (20/5), seperti diungkapkan Rusdi pejabat BBWS SO bahwa, PT. SKS hanya memiliki Ijin untuk penjualan material pasir/batu saja. Sedangkan hal Normalisasi sungai belum ada ijin, oleh Karena itulah kemudian kami melakukan teguran, sebab PT. SKS melakukan kegiatan penambangan didalam sungai. Surat Teguran inilah yang menjadi alasan mereka menggugat. Sementara diketahui PT.SKS hanya memiliki ijin pengakutan dan penjualan batu dan pasir saja,, jadi bukan ijin produksi, lanjutnya.


Sidang gugatan Nomor : 12/G/2017/PTUN YK terhadap tergugat Kepala BBWS-SO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Jalan Janti, Banguntapan, Yogyakarta. Berawal dari Surat teguran BBWS SO tanggal 14 Maret 2017 yang ditujukan kepada PT. SKS agar PT.SKS agar menghentikan kegiatan panambangan sungai di Srumbung Magelang Jawa tengah. Sidang berikutnya akan dilanjutkan minggu depan. (Niz)