Informasi
Selamat datang di tabloid-infomedia.com * Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tidak ada kemerdekaan dalam kemiskinan * KPK mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada. Jumat (3/9) * Mantan Menteri Sosial Idrus Marham resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 pada Jumat (31/8/2018). * Jadi Tersangka, Ingatan Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Tak Stabil *

Berita

Perjanjian Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemda se DIY
Perjanjian Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah se D.I. Yogyakarta

YOGYAKARTA. Kapolda DIY Brigjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, M.Si. bersama Kapolres/Ta Jajaran menandatangani Perjanjian Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota se-DIY, Kamis 1 November 2018. Bertempat di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan, Perjanjian Kerjasama ini juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) selain Kepolisian, yakni Kejaksaan Tinggi beserta Kejaksaan Negeri se-DIY.

Sebagaimana disampaikan oleh Inspektorat Daerah DIY Ir. Hananto, M.Sc., bahwa kerjasama antara APH dan APIP ini merupakan bentuk koordinasi jika terindikasi terjadi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga terjadi pemahaman yang sama oleh para pihak dalam pelaksanaan di lapangan. . Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini sebenarnya merupakan tindak lanjnut dari kerjasama di tingkat pusat, dalam hal ini Mendagri, Jaksa Agung, dan Kapolri.

Menurut Gubernur DIY, kompleksnya permasalahan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik membuat tiap ASN hendaknya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Ini agar hubungan dengan masyarakat juga berjalan pada koridor yang berlaku,” katanya.

“Ibarat berlalu lintas, ASN sebagai pengguna jalan agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Bukan semata-mata memperhatikan ada-tidaknya aparat kepolisian,” kata Sultan.

Sedangkan Inspektur I Kemendagri Ir. Dadang Sumantri Mochtar mengapresiasi langkah Pemda DIY dan kabupaten/kota atas perjanjian kerja sama tersebut. “Perjanjian ini menjadi bukti sebagai abdi negara, selalu siap terhadap perubahan. Karena hal ini juga menjadi suatu contoh perubahan dalam proses penegakan hukum,” tutur Dadang.

Acara ini dihadiri pula oleh Inspektur II Kemendagri Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Inspektur I Kemendagri Ir.Dadang Sumantri Muhtar, Dirtipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Drs. Erwanto Kurniadi, SH., MH., Kajati DIY Erbagtyo Rohan, SH., MH. beserta Jajaran Kepala Kejaksaan Negeri se-DIY serta OPD di lingkungan Pemda DIY. (dilansir dari Humas Polda DIY - Red)

Tag

Perjanjian

Kerjasama

Aparatur

Pengawas

Internal

Pemda

se DIY